KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (11/8/2025) Pagi.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P. MM yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB Pagi hingga tengah hari itu, banyak dibicarakan tentang kualitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana alat kesehatan hingga kelayakan bangunan RSUD Muara Teweh.

Komplek Bangunan Rumah Sakit yang sejak Tahun 1975 sudah menempati tanah seluas 70.000 m2 di Jalan Yetro Sinseng No.2 Muara Teweh itu telah beberapa kali mengalami renovasi seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat, dan saat ini telah berdiri gedung baru berlantai 5 dilengkapi dengan beberapa gedung penunjang yang terpisah.

Pada tahun 2017, RSUD Muara Teweh telah lulus Akreditasi Perdana sesuai dengan Sertifikat Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) No.KARS-SERT/447/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017. Total anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan Rumah Sakit ini sejak tahun 2015 hingga 2023 sebesar Rp276.390.946.000.

Dalam rapat bersama DPRD Barito Utara itu terungkap beberapa problem yang sedang dialami oleh RSUD Muara Teweh disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Muara Teweh dr. Tiur Maida.

"Bangunan di Rumah Sakit seperti yang kita lihat bersama (dalam layar vidiotron) bahwa bangunan di Rumah Sakit memang sungguh sangat memperihatinkan dan sangat beresiko juga untuk petugas kesehatan," sebut Tiur.

Tiur yang didampingi jajarannya dalam forum rapat tersebut menyampaikan pula bahwa telah bersurat kepada Pj Bupati Barito Utara, Kepala Dinas PUPR dan kepada anggota DPRD setempat tentang kondisi bangunan di RSUD Muara Teweh saat ini.

Kondisi yang dimaksud oleh Tiur adalah seperti plafon bocor, berjamur dan dinding yang retak dan berjamur di banyak bagian ruangan Rumah Sakit saat ini, dan ada pula Westafel pada suatu ruangan yang tidak ada saluran pembuangannya.

Disamping itu kurangnya alat kesehatan canggih di RSUD Muara Teweh, dimana alat canggih yang dipersyaratkan oleh BPJS ada 88 unit alat canggih, sedangkan yang terpenuhi hanya 12, sebutnya.

"Jadi ada 74 alat kesehatan canggih yang belum terpenuhi di RSUD Muara Teweh " tambah Tiur.

Sementara itu anggota DPRD Barito Utara dari Partai Gerindra Dr. H. Tajeri menekankan, bahwa dalam pengadaan sarana prasarana alat kesehatan agar jangan sampai Pemerintah kecolongan, misalkan mendatangkan alat bekas dengan casing baru, padahal second atau bekas pakai, pungkasnya.