Foto Bersama Ketua DPRD Barito Utara, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Sekda Serta Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Usai Rapat Paripurna III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Setempat (30/7/2026). Foto : Warna Kalimantan
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) satu-satunya fraksi di DPRD Kabupaten Barito Utara yang tak menyerahkan Pendapat Akhir fraksinya terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang IV yang berlangsung di Gedung DPRD setempat, Kamis (30/7/2025).
Alasan absennya PDIP dalam penyampaian pendapat fraksi ini belum diketahui secara pasti. Kendati demikian, menurut mekanisme tata tertib DPRD, penentuan sah atau tidaknya Paripurna adalah berdasarkan pada terpenuhinya kuorum jumlah anggota DPRD yang hadir.
"Karena penentuan sah tidaknya Paripurna berdasarkan pada terpenuhinya kuorum dari jumlah anggota DPRD," jelas Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, saat memimpin rapat tertinggi DPRD tersebut.
Dalam laporan yang dibacakan Sekretaris Anggota Dewan (Setwan), Sudiyono, S.STP., M.Ec., Dev, daftar yang hadir pada Rapat Paripurna ini dari 24 anggota DPRD Barito Utara sebanyak 20 orang hadir, ijin sebanyak 2 orang dan tanpa keterangan 2 orang.
Berdasarkan pantauan media ini, anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang tampak hadir hanyalah Naruk Saritani, namun saat Warna Kalimantan mewawancarai tentang alasan absennya PDIP ia lebih memilih tak memberikan komentar.
"No comment," jawabnya ramah.
Selanjutnya Warna Kalimantan mencoba menanyakan kepada Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, S.Kom, yang juga anggota PDIP Barito Utara melalui perpesanan WA, namun beliau juga tidak memberikan jawaban dan mengaku kebetulan juga sedang ada jadwal kegiatan Partai.
"Salam, Off the Record...lagi sama ada jadwal kegiatan partai," jawabnya singkat.
Adapun Fraksi yang menyerahkan Pendapat Akhir fraksinya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Aspirasi Rakyat dan Fraksi Karya Indonesia Raya.
